Arti Kata "hukum pidana formal" Menurut KBBI

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "hukum pidana formal" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

hukum pidana formal

hukum pidana yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana melalui peradilan; hukum acara pidana

Bantuan Penjelasan Simbol
a Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat
v Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n Merupakan Bentuk Kata benda
ki Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain
-- Pengganti kata "hukum pidana formal"

📝 Contoh Penggunaan kata "hukum pidana formal" dalam Kalimat

1.hukum pidana formal dipakai dalam proses peradilan untuk menentukan tindakan hukum.
2.Peraturan hukum pidana formal harus diikuti oleh hakim dalam proses peradilan.
3.Pengadilan harus memahami hukum pidana formal sebelum menangani suatu perkara.
4.hukum pidana formal berbeda dengan hukum pidana materiil dalam penentuan tindakan hukum.
5.Pengaturan hukum pidana formal harus jelas dan sederhana untuk memudahkan pelaksanaan.

📚 Artikel terkait kata "hukum pidana formal"

Mengenal Kata 'hukum pidana formal' - Inspirasi dan Motivasi

Mengenal Kata "Hukum Pidana Formal" - Tata Cara Penyelesaian Perkara Pidana

Apakah Hukum Pidana Formal?

Hukum pidana formal adalah konsep yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks historis, hukum pidana formal berkembang sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam makna umum, hukum pidana formal mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana melalui peradilan, dengan ketentuan yang jelas dan spesifik.

Contoh Penggunaan Kata Hukum Pidana Formal

Dalam prakteknya, kata "hukum pidana formal" sering digunakan dalam kalimat yang menggambarkan proses penyelesaian perkara pidana. Contoh-contoh penggunaan kata tersebut antara lain: * "Mahkamah Agung telah mengatur hukum pidana formal yang lebih ketat untuk menangani perkara pidana korupsi." * "Proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum pidana formal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011." * "Hukum pidana formal Indonesia telah diintegrasikan dengan sistem peradilan internasional untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi."

Relevansi Hukum Pidana Formal dalam Kehidupan Sehari-Hari

Hukum pidana formal memiliki relevansi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Dengan adanya hukum pidana formal, masyarakat dapat memahami proses penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, hukum pidana formal juga membantu meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam budaya Indonesia modern, hukum pidana formal dianggap sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial.